Setelah reformasi bergulir, akses perubahan begitu cepat mendera dibelantara aras sistem Indonesia. Salah satunya terwujudlah otonomi daerah melalui undang-undang No.22 tahun 1999 dan dicerahkan lagi oleh undang-undang No.32 tahun 2004. Secara langsung otonomi daerah telah menghapuskan sistem pemerintahan sentralisme. Di aras lokal bergema pula tuntutan anti pemerintahan desa yang telah bertapak dalam pemerintahan lokal semenjak tahun 1980 melalui undang-undang No.5 tahun 1979. Di Sumatra Barat sebagai akses dari reformasi sistem pemerintahan itu, berlaku kembali pemerintahan nagari menggantikan pemerintahan desa.

---