Di jaman penjajahan Belanda, Nagari-Nagari di Sumatera Barat (Sumatra's Westkust) diatur berdasarkan Ordonnantie Nagari No. 677/1918 dan kemudian diperbaiki dengan "Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten 490/1938" (Undang-Undang Pemerintahan Anak Nagari Tanah Seberang No.490 - tahun 1938) atau IGOB 490/1938. Waktu itu Pemerintahan Nagari terdiri dari Kerapatan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Nagari.

---